Demi Selamatkan Nyawa Warga, Gubernur Babel Hidayat Arsani Ajukan Pinjaman Rp293 Miliar Bangun RS Jantung

LKI Golkar – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menegaskan pembangunan Rumah Sakit Spesialis Jantung dan Stroke bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Menurutnya, masih banyak pasien yang harus dirujuk ke luar daerah hingga berisiko meninggal sebelum mendapatkan penanganan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp293 miliar untuk membangun rumah sakit tersebut. Langkah itu ditempuh lantaran kemampuan APBD terbatas, sementara pemerintah pusat belum mengalokasikan anggaran melalui APBN.

“Kita kalau gak pinjam gak bisa bangun, dan rumah sakit jantung stroke ini harus ada di Babel. APBN gak ada duitnya, uang kita pas-pasan, gak cukuplah. Tapi bagaimanapun rumah sakit ini harus ada karena banyak masyarakat yang jadi korban,” tegas Hidayat usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026).

Hidayat mengatakan, rumah sakit khusus jantung dan stroke tidak dapat digabungkan dengan layanan rumah sakit umum karena membutuhkan fasilitas, peralatan, dan penanganan medis yang terintegrasi.

Menanggapi usulan agar layanan tersebut dioptimalkan di RSUD dr. (H.C.) Ir. Soekarno, ia menilai hal itu tidak memungkinkan.

“Gak bisa (di RSUD Soekarno), jantung dan stroke itu gak bisa disatukan. Nanti begitu PT Timah bayar (Dana Bagi Hasil/DBH), baru kita bayar pinjaman itu. Yang penting kita berdoa supaya rumah sakit ini betul-betul bisa menolong masyarakat Bangka Belitung, jangan sampai orang mau berobat ke Jakarta malah prematur (meninggal) di jalan, kasihan,” ungkapnya, dikutip dari NegeriLaskarPelangi.

Menurut Hidayat, pinjaman daerah merupakan solusi agar pembangunan rumah sakit tidak terus tertunda. Ia optimistis kewajiban pembayaran pinjaman dapat dipenuhi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Timah diterima pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, membenarkan usulan pinjaman tersebut tengah dibahas oleh DPRD.

“Betul, pemerintah mengajukan persetujuan DPRD untuk dibahas berkaitan dengan rencana Gubernur sesuai visi-misi meningkatkan layanan kesehatan. Prosesnya masih berlangsung, Komisi II sedang melakukan pembahasan bersama Sekda dan Biro Keuangan,” jelas Eddy.

Ia menegaskan DPRD akan mengkaji secara menyeluruh kemampuan fiskal daerah sebelum memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman tersebut.

“Alternatif pembiayaan tentu sudah dipikirkan pemerintah. Tentu kita di DPRD juga akan melihat bagaimana kemampuan keuangan daerah untuk membayarnya nanti, dan itu menjadi pertimbangan utama,” pungkasnya.