Wali Kota Makassar Ingatkan OPD Gunakan APBD Fokus Program Prioritas

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Munafri Arifuddin mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfokuskan penggunaan dana APBD pada program prioritas.

“Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran,” ujarnya di Makassar, Sabtu.

Pada sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni sebagai narasumber.

Munafri Arifuddin menekankan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja.Tetapi, harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Ia menekankan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur.

Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.

“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Munafri meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi warga.

Ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi, sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.

“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin transparan.

“Harus akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.