Dorong Akselerasi Kemandirian Farmasi Nasional, Ranny Fahd Arafiq Minta BPOM dan BRIN Tingkatkan Pendampingan Riset Obat Dalam Negeri

LKI Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk terus memperkuat pendampingan terhadap pengembangan riset dan produksi obat-obatan di dalam negeri.

Langkah strategis ini dinilai krusial sebagai upaya menekan tingginya angka ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku maupun produk farmasi. Menurut Ranny, upaya mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional membutuhkan dukungan yang terpadu.

Prioritas pada riset yang berkualitas harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas, pendampingan kelembagaan yang intensif, serta dukungan alokasi anggaran yang mumpuni agar mampu menghasilkan produk obat lokal yang aman, terjangkau, dan bermutu tinggi.

“Tujuan utama kita adalah melepaskan diri dari ketergantungan impor farmasi. Oleh karena itu, pendampingan dari BPOM dan BRIN secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan riset hingga produksi memenuhi standar kelayakan.”

“Tentunya, dorongan ini harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang mumpuni agar inovasi obat dalam negeri dapat terealisasi secara maksimal,” ujar Ranny.

Selain aspek fasilitas dan dukungan pendanaan, Ranny juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan pendalaman keilmuan secara berkelanjutan.

Di samping itu, penyempurnaan tata kelola perizinan dan integrasi data obat-obatan dalam negeri tetap menjadi perhatian utama agar ekosistem kefarmasian berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

“Peningkatan kompetensi para peneliti, perbaikan tata kelola birokrasi, serta dukungan anggaran yang memadai akan mendorong efisiensi proses dari hulu ke hilir. Harapan kita bersama, hasil riset obat dalam negeri ini, dapat diproduksi secara lancar dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat,” tambahnya

Ranny berkomitmen untuk senantiasa mendukung kebijakan, penyelarasan regulasi, serta pengawalan anggaran yang memperkuat sektor kesehatan nasional. Hal ini diupayakan demi terwujudnya kedaulatan obat dalam negeri yang berdaya saing dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.