Idrus Marham: Muktamar Momentum Strategis Kembalikan NU Ke Khittah Perjuangannya

LKI Golkar – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menemukan titik terang. Setelah berbulan-bulan menyisakan ketegangan dan polarisasi, kedua belah pihak sepakat islah melalui Muktamar, sebagai forum tertinggi organisasi, guna menyelesaikan persoalan yang selama ini mengemuka dan berlarut-larut.

Kesepakatan tersebut lahir dalam rapat konsultasi Syuriyah kepada Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Rapat ini diinisiasi jajaran Syuriyah PBNU sebagai ikhtiar menjaga keutuhan jam’iyyah Nahdlatul Ulama sekaligus merawat marwah ulama di tengah dinamika internal yang kian sensitif.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beserta jajaran Pengurus Syuriyah, di antaranya KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori, KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, hingga Gus Nadzif.

Hasil rapat menetapkan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan secepat-cepatnya oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh NU, serta para pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar.

“Ini adalah jalan musyawarah yang paling arif, paling konstitusional, dan paling mencerminkan tradisi NU,” ujar Haji Abdul Muid Shohib usai rapat.

Keputusan ini menegaskan NU memilih menyelesaikan persoalan besar melalui mekanisme organisasi, adab keulamaan, dan tradisi musyawarah, bukan dengan konflik terbuka yang berpotensi menggerus legitimasi jam’iyyah di mata umat dan bangsa.

Muktamar Jalan Selamatkan Marwah Ulama

Anggota Majelis Penasihat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, menyambut positif kesepakatan tersebut dan menghimbau seluruh keluarga besar NU untuk mendukung penuh langkah islah menuju Muktamar. Menurutnya, Muktamar adalah satu-satunya jalan bermartabat untuk mengakhiri konflik sekaligus memantapkan NU sebagai rumah besar umat Islam Indonesia.

Lebih dari itu, Waketum DPP Partai Golkar ini menilai Muktamar merupakan momentum strategis untuk mengembalikan NU pada khittah perjuangannya—untuk umat dan bangsa—baik secara ideologis, konseptual, maupun strategis.

“NU itu bukan milik kelompok, bukan milik individu, dan bukan arena perebutan kekuasaan. NU adalah rumah besar umat, benteng marwah ulama, dan sekaligus wadah perjuangan untuk bangsa. Karena itu, Muktamar adalah jalan konstitusional yang wajib ditempuh,” tegas Idrus.

Dalam pernyataannya, Idrus juga menyampaikan peringatan keras kepada semua pihak agar tidak menyeret NU ke dalam konflik kepentingan sempit, baik kekuasaan maupun usaha.

“Kalau NU diseret ke konflik kepentingan, yang rugi bukan hanya warga NU, tapi bangsa Indonesia. Karena sejarah mencatat, ketika NU kuat dan bersatu, Indonesia stabil,” ujar Idrus.

Ia mengapresiasi langkah para Mustasyar, sesepuh, dan alim ulama NU yang sejak awal konsisten mendorong islah melalui berbagai forum musyawarah—mulai dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Tebuireng Jombang, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo.

“Para kiai telah memberi teladan. Mereka tidak haus panggung, tidak mencari menang-kalahan, tapi mencari kemaslahatan jam’iyyah. Ini teladan kepemimpinan ulama yang sejati,” tegas Idrus.

Idrus Marham berharap forum tertinggi tersebut benar-benar menjadi titik balik bagi NU untuk kembali utuh, solid, dan berdaulat secara moral. “Muktamar ini bukan sekadar memilih pemimpin, tapi mengembalikan ruh NU: ukhuwah, keikhlasan, dan khidmat untuk umat dan bangsa,” pungkas Idrus.